RAKOR TERKAIT ODF

RAKOR TERKAIT ODF ANTARA LURAH , LPMK ( Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ) dan seluruh ketua RW ( Rukun Warga )

Open Defecation Free (ODF) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Untuk memutuskan rantai penularan ini maka rakor harus dilakukan rekayasa pada akses ini.

BABS/Open defecation adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak — semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya. Kemudian dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air.

Tinja adalah bahan buangan  yang dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus sebagai sisa dari proses pencernaan makanan di sepanjang sistem saluran pencernaan.

Suatu komunitas yang sudah mencapai status Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan. Pada tahap pasca ODF diharapkan akan mencapai tahap yang disebut Sanitasi Total. Sanitasi Total akan dicapai jika semua masyarakat di suatu komunitas, telah:

  1. Semua masyarakat berhenti BAB di sembarang tempat.
  2. Semua masyarakat telah mempunyai dan menggunakan jamban yang sehat dan memeliharanya dengan baik.
  3. Semua masyarakat telah terbiasa mencuci tangan dengan benar menggunakan sabun setelah BAB, setelah menceboki anak, sebelum makan, sebelum memberi makan bayi, dan sebelum menyiapkan makanan.
  4. Semua masyarakat telah mengelola dan menyimpan air minum dan makanan dengan aman.
  5. Mengelola limbah rumah tangga (cair dan padat) dengan benar.

RAKOR TERKAIT ODF

Rakor terkait ODF antara Lurah , LPMK dan Seluruh ketua RW di Tunjungsekar membahas strategi pencapaian ODF 100%.

Data kepemilikan jamban menjadi penting, data bisa berasal dari pendataan RT/RW yang dilaporkan kepada Desa/Kelurahan, bisa pakai data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) atau bisa juga menggunakan data manual lewat pendataan RT dan RWnya, termasuk data dari sanitarian asalkan berbunyi data by name by address yang sudah tervalidkan.

Dari data tersebut, kelurahan bisa melakukan proses pemicuan, caranya adalah minta fasilitasi pihak puskesmas setempat, jika mengandalkan petugas sanitarian saja sampai kapanpun tidak bakal ODF/BABS, harus ada relawan Pemicu ODF/BABS, mereka berasal dari keterwakilan RT dan RW, yang di SK kan oleh Kelurahan.

Baseline data kepemilikan jamban harus disepakati mau diselesaikan dalam kurun waktu berapa bulan/Tahun. Dimulai dari penyerahan data di tingkat RT (Rukun Tetangga) kemudian di rapatkan seluruh ketua RT dalam RW (Rukun Warga) hingga memunculkan kesepakatan yang akan di bawa dalam MUSRENBANGKEL ( Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan ) Sehingga target akan tercapai sesuai dengan kesepakatan bersama. 

Jika anda ingin melihat bagaimana dokumentasi terkait rakor ODF yang sudah berjalan selama ini, silahkan cek informasinya langsung dibawah ini:

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *